GERAKAN SIPIL KOTA GEJOLAK MENUJU KEHANCURAN

By: Mecki Yeimo

GERAKAN SIPIL KOTA GEJOLAK MENUJU KEHANCURAN "Oknum Melebihi Keinginan Kekuasaan dalam Perjuangan"

A. Antosias Rakyat

Di dalam negeri, gejolak perlawanan yang dilakukan solidaritas rakyat Papua, mahasiswa Papua bersama Media Nasional rakyat Papua Komite Nasional Papua Barat (KNPB) lewat aksi-aksi damai di seluruh prosok di tanah Papua dan beberapa kota lain di Indonesia semakin tinggi untuk protes perlakuan-perlakuan dan sistem negara kolonial/penjajah. Rakyat Papua semakin bertumbuh perlawanannya yakin dan semakin bersemangat dalam menyuarakan aspirasi di ruang-ruang publik. Gerakan rakyat yang sudah mulai menonjol seluruh plosok kota dan kabupaten teritori West Papua, kini lewat aksi-aksi damai sudah semakin massif dan merata di seluruh di tanah Papua

 B. Dukungan olidaritas

Melihat desakan dunia internasional terhadap pesoalan politik dan HAM di Papua dan gejolak rakyat Papua yang semakin masif dan terbuka melakukan perlawanan di ruang-ruang publik, Kolonial Indonesia memaksa ditutupi bergerak ini. Presiden Indonesia berjaji penyelesaian persoalan HAM di Papua sampai detik ini belum selesaikan.

C. Upaya Kolonial”

Dari banyaknya kasus pelanggaran HAM yang terjadi, tim ini hanya mengangkat 3 persoalan yang dianggap sebagai representasi dari sekian banyak persoalan HAM yang terjadi di tanah Papua. 

Padahal, sejak invasi militer Indonesia dilakukan ke tanah Papua pertama kali pada tahun 1963 hingga saat ini, tercatat ada ratusan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh militer yang telah memakan ratusan ribu jiwa rakyat Papua. Pelaku actor pun sudah tidak ada di Indonesia.

Tidak hanya itu, guna menekan desakan dari dunia internasional terhadap persoalan HAM di tanah Papua, Indonesia lewat Kementerian Luar Negeri dalam pernyataan di berbagai media mengecam intervensi yang dilakukan berbagai negara forum regional dan menegaskan bahwa persoalan Papua adalah persoalan internal Indonesia sehingga negara-negara lain tidak perlu mencampuri urusan HAM di Papua.

Menyikapi maraknya aksi-aksi damai yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) bersama rakyat Papua sendiri, Indonesia lagi-lagi menggunakan pendekatan-pendekatan militeristik. Dalam beberapa tahun terakhir, dilakukan pengiriman militer secara diam-diam ke seluruh Tanah Papua secara masif, penagamanan PT Freeport, terlebih di daerah-daerah perbatasan antara Papua dan PNG, juga daera rawan seperti Ndugama, Puncak Jaya, Timika, intan jaya, Maybrat, Peg. Bintang, Paniai, Lany Jaya, Puncak Papua dll, untuk meloloskan mereka tiba di Papua.

Pengiriman militer dalam jumlah banyak ini kemudian mendapatkan respons dari pimpinan dari Pemerintah beberapa negara seperti PNG dan lainnya mempertanyakan banyaknya jumlah militer Indonesia yang ditempatkan di daerah-daerah perbatasan. Setidaknya harus di kuranggi dan personil tentara organik yang disiagakan. Pembangunan Polres, Kodim dan Mako Brimob semakin marak dilakukan di berbagai kota dan kabupaten di seluruh tanah Papua. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Menteri Pertahanan Indonesia bahwa Kementerian Pertahanan akan membangun kantor cabang dan membangun pangkalan militer khusus Papua yang akan dimulai pada akhir tahun ini.

Tindakan represif aparat (TNI-Polri) terhadap aksi-aksi damai protes yang digelar rakyat Papua semakin menjadi-jadi. Puluhan aktivis dan rakyat Papua ditangkap hanya karena aksi protes RASISME di Surabaya 2019, dan membagi-bagikan selebaran aksi. Ribuan massa rakyat Papua ditangkap hanya karena menggelar aksi damai. Penyiksaan, penganiayaan  bahkan pelecehan dilakukan aparat terhadap rakyat Papua yang di tangkap saat menggelar aksi damai kemudian proses hukum kenakan pasal Makar hukuman mati sampai belasan tahun.

D. Menuju kehancuran Gerakan

Beberapa orang kehilangan kepercayaan dari rakyat Papua, mereka sedang mencari popularitas, banyak kata yang kembangkan opini miring supaya rakyat percaya mereka. Mereka selalu bilang kepada rakyat awam jangan percaya KNPB karena KNPB berjuang DIALOG JAKARTA- PAPUA 👎 supaya rakyat Papua percaya. Sebenarnya, mereka yang dorong agenda tersebut, mereka mau duduk sama-sama dengan RI di forum yang LEGAL mau bicara apa?👌.

Agenda KNPB tunggal: Mogok Sipil Nasional (MSN) menuju Hak Penentuan Nasib Sendiri melalui REFERENDUM.

Sering terjadi upaya yang di lakukan oleh kelompok perjuangan gerakan sipil kota, yang sedang bangun oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) untuk mau rusak atau mematahkan gerakan perjuangan yang sedang jalan dan sedang antosias oleh masyarakat Papua untuk menuju “Hak penetuan Nasib Sendiri”Melalui Jalur REFERENDUM. Aksi demo damai sering terjadi diluar setingan aksi KNPB Seenak mengibarkan BENDERA BANGSA “BINTANG FAJAR” adalah diluar setingan aksi untuk mematahkan gerakan. Kelompok yang hendak mengibarkan Bintang Fajar ini. Ternyata kau adalah Perusak organisasi gerakan damai dalam kota. Kejadian-kejadian Aneh yang sering terjadi di lapangan  bendera Bintang Fajar sebagai bendera bangsa Papua. 

Kenapa orang yang kibarkan bendera bintang fajar itu tidak di tangkap?. Sering juga terjadi aksi spontan bawa bendera Bintang Fajar di tempat Ibadah, tetapi terjadi hanya periksa dan di Pulangkan tidak proses Hukum. Sedangkan Bendera KNPB hanya bertulisan LAWAN itu saja larang keras, dan demo damai saja di hadang, tidak sampai ke tujuan tangkap dan masuk penjara proses hukum. 

Komitmen KNPB Bendera Bintang Fajar adalah harga diri orang Papua dan  Bendera Bintang Fajar adalah Bendera Bangsa bukan barang mainan seenaknya kasih naik kasih turunkan sembarangan "ada saatnya bendera Bintan Fajar untuk naikan atau berkibar sampai selamanya".